pray for indonesia

Hidup di ranah bencana sudah dijalani bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Sejak itu pula bangsa Indonesia telah mengalami berbagai cobaan berupa letusan gunung (krakatau contohnya, yg menggeggerkan masyarakat internasional), tsunami aceh/sumatra (2004, titik awal disadari perlunya kerangka manajemen bencana).

Mungkin ini harga yang patut bagi kehidupan serba mudah di tanah yang gemah ripah loh jinawi, subur makmur walaupun pengelolaannya masih belum baik sehingga banyak rakyat masih belum menikmatinya.

Dalam koran tempo edisi 29 okt 2010, dibahas tentang ketidkefektifan perangkat tews.

Operasional bpbd mengatakan tidak ada. teknologi tews yg cukup cepat untuk mendeteksi tsunami di mentawai yang 5-15 menit sampai.

Pihak bppt mengemukakan faktor nonteknis menyebabkan jaringan buoy dan bottom unit yang sedianya untuk mendeteksi tingginya gelombang tak dapat berfungsi. Faktor nonteknis itu adalah banyak buoy yang hilang dicuri.

Sementara pihak bmkg sebagai pemegang wewenang keputusan warning menyatakan bahwa komunikasi buoy sering on-off -yang dibantah oleh bppt.

Di saat berbagai pihak pemangku kewenangan manajemen bencana saling berkelit dari tanggung jawab atas hilangnya 300 orang di mentawai dan sekian lainnya yang meninggal, sudah saatnya masyarakat bangkit dan melakukan apa yang bisa dilakukan.

Community based disaster preparedness, program yang sangat bagus ini tak akan banyak membantu bila tidak dipelajari/disosialisasikan. Masyarakat mentawai banyak yang merasakan gempa sebelum tsunami, tapi tak banyak yang lantas lari ke dataran tinggi – hal mana yang nmenyelamatkan sedikit dari penduduk pesisir dari tsunami. Mereka tak mengerti prosedur yang harus dilakukan.

Hal yang membuat saya betul-betul prihatin pada mentawai adalah berbagai faktor seakan membuat daerah ini semakin terkucil. (1) dua buoy jerman yang dideploy di perairan mentawai nyatanya berfungsi bukan untuk mentawai tapi lebih untuk samudra lebih luas,hindia, untuk kasus tsunami regional (2) sirine tak terdapat di daerah mentawai, sehingga seandainya pun bmkg menelepon pemda setempat tentang potensi tsunami dalam waktu 5 menit, pemda tak bisa melakukan usaha darurat memperingati warganya.
(3) Pesisir mentawai tak tersentuh sosialisasi community based disaster preparedness, dikarenakan akses transport yang susah, tanpa listrik dan lainnya. Jalur evakuasi apalagi shelter tak ada.

Hal ini membuat saya berpikir, apakah karya akhir saya tentang e-gov manajemen bencana bisa berarti atau tidak sama sekali dalam situasi seperti ini..

Pada akhirnya, di saat pemangku kewenangan tak bisa berbuat banyak, masyarakat sudah menyiratkan usaha untuk memanfaatkan kearifan lokal untuk meningkatkan kesiagaan terhadapb bencana. Seperti yang dilakukan komunitas-komunitas pesisir barat sumatra, pelatihan-pelatihan mandiri dapat dilakukan dalam kelompok rawan bencana, yang banyak dibantu oleh NGO, yang terkesan berbuat lebih banyak daripada pemerintah dalam hal ini…